KAB pertemuan ke-VII

KOMUNIKASI DAN AKULTURASI

Akulturasi diartikan sebagai pengambilan atau penerimaan satu atau beberapa unsur kebudayaan yang berasal dari pertemuan dua atau beberapa kebudayaan yang saling berhubungan atau saling bertemu.
DeVito (1997:479), akulturasi mengacu pada proses di mana kultur seseorang dimodifikasi melalui kontak atau pemaparan langsung dengan kultur lain.

untuk lebih jelas silahkan klik link file PPT ini : DOWNLOAD

KAB pertemuan Ke-VI

PRINSIP-PRINSIP INTERAKSI ANTARPRIBADI YANG EFEKTIF DALAM KAB

Efektivitas secara etimologis diambil dari akar kata efektif yang dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan (1) mempunyai efek, pengaruh atau akibat, (2) memberikan hasil yang memuaskan, dan (3) berhasil guna (Badudu-Zain, 1994:371). Efek dalam komunikasi bersifat psikologis, artinya kemauan orang-orang, khalayak atau komunikan dalam menjalankan apa yang dikehendaki oleh komunikator.

Suatu komunikasi dikatakan efektif apabila penerima menginterpretasikan pesan yang diterimanya sebagaimana dimaksudkan oleh pengirim. Kenyataannya, sering kita gagal saling memahami. Sumber utama kesalahpahaman dalam komunikasi adalah cara penerima menangkap makna suatu pesan berbeda dari yang dimaksud oleh pengirim, karena pengirim gagal mengkomunikasikan maksudnya dengan tepat (Supratiknya, 1995:34).

untuk lebih jelas silahkan klik link file PPT ini : DOWNLOAD

KAB pertemuan ke-V

silahkan teman teman baca buku "Komunikasi Efektif" Oleh Deddy Mulyana , disanah sudah jelas tentang pembahasan dimensi-dimensi waktu dalam KAB yang dibahas pada pertemuan ke 5 ! .selamat membaca :)

KAB pertemuan ke-IV

MEMAHAMI PERBEDAAN-PERBEDAAN BUDAYA

BUDAYA: guru yang tak terlihat

Tanpa disadari kita “ berguru” kepada budaya. Pengetahuan dan perilaku kita sebagian di dapat dari budaya.

Melalui perantaraan media massa kita dapat belajar apapun untuk memenuhi kerbutuhan kita, baik jasmanai maupun ruhani.

untuk lebih jelas silahkan klik link file PPT ini : DOWNLOAD

KAB pertemuan ke-III

ASUMSI-ASUMSI DALAM KOMUNIKASI ANTARBUDAYA

1.Komunikasi antarbudaya dimulai dengan anggapan dasar bahwa ada perbedaan persepsi antara komunikator dengan komunikan.
2.Dalam komunikasi antarbudaya terkandung isi dan relasi antarpribadi.
3.Gaya personal mempengaruhi komunikasi antarpribadi.
4.Komunikasi antarbudaya bertujuan mengurangi tingkat ketidakpastian.
5.Komunikas berpusat pada kebudayaan.
6.Efektivitas antarbudaya merupakan tujuan komunikasi antarbudaya.

untuk lebih jelas silahkan klik link file PPT ini : DOWNLOAD

KAB pertemuan ke-II

SUBJEK, WILAYAH DAN FOKUS KAB

KOMUNIKASI INTERNASIONAL

Yaitu proses komunikasi antara bangsa dan negara. Komunikasi ini tercermin dalam diplomasi dan propaganda, dan seringkali berhubungan dengan situasi intercultural (antarbudaya) dan interracial (antarras). Komunikasi internasional lebih menekankan kepada kebijakan dan kepentingan suatu negara dengan negara lain yang terkait dengan masalah ekonomi, politik, pertahanan, dan lain-lain.

Menurut Maletzke, komunikasi antarbudaya lebih banyak menyoroti realitas sosiologis dan antropologis, sementara komunikasi antarbangsa lebih banyak mengkaji realitas politik. Namun demikian, komunikasi internasional (antarbangsa) pun masih merupakan bagian dari komunikasi antarbudaya.

untuk lebih jelas silahkan klik link file PPT ini : DOWNLOAD

KAB pertemuan Ke-I

KOMUNIKASI ANTARBUDAYA SEBAGAI FENOMENA SOSIAL

Secara dasariah manusia memiliki kebutuhan (needs). Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia melakukan interaksi sosial dengan orang yang berbeda budaya, dan interaksi sosial pada hakekatnya adalah melakukan komunikasi.

Kebutuhan akan komunikasi sama halnya dengan kebutuhan kita akan bernafas. Dengan demikian komunikasi adalah fakta sosial dan sekaligus sebagai femomena sosial yang tak terhindarkan.

untuk lebih jelas silahkan klik link file PPT ini : DOWNLOAD

CONTOH ADVENTORIAL !!!!!!!!

berhubung fie yg tersedia adalah ppt, maka silahkan klik link di bawah ini:
DOWNLOAD

CONTOH PRESS REALISE !!!!!!!!!

file yang tersedia adalah ppt, silahkan klik link dibawah ini:
DOWNLOAD

CONTOH SURAT PEMBACA !

berhubung file yg teresedia adalah PPT maka, silahkan klik link dibawah ini:
DOWNLOAD

MATERI PR WRITING pertemuan I

PENGERTIAN SURAT PEMBACA
SURAT PEMBACA PADA DASARNYA ADALAH PIKIRAN, GAGASAN, ATAU PERASAAN PEMBACA TERHADAP SUATU PERMASALAHAN YANG BIASANYA BERKAITAN DENGAN PERMASALAHAN PUBLIK YANG DIMUAT DALAM KOLOM/RUBRIK KHUSUS DI MEDIA CETAK.
ADA BEBERAPA NAMA YANG DIGUNAKAN DI ANTARANYA: “REDAKSI YTH.” “SURAT PEMBACA”, “PIKIRAN PEMBACA”, “SURAT UNTUK REDAKSI” DAN “SUARA ANDA”


UNTUK LEBIH JELAS DAN LENGKAPNYA, SILAHKAN DOWNLOAD FILE PPT DI SINI !!!

Jadwal UAS Semester 4 Ilmu Komunikasi Humas (Public Relations)

Silahkan Donwload ja jadwal UAS-nya !

SEEKING INFORMATION THEORY

SEEKING INFORMATION THEORY

1. Pada masyarakat, informasi dalam berbagai bentuknya yang diproduksi dalam jumlah yang besar diproduksi, didistribusikan, disimpan dan diterima.
2. Pada saat yang sama individu akan semakin sulit untuk menemukan informasi yang relevan.
3. Kondisi inilah yang kemudian mengarahkan para ahli untuk memahami bagaimana orang mencari informasi.

SEEKING INFORMATION THEORY

1. Digagas oleh Donohew dan Tipton 1973 yang menjelaskan tentang PENCARIAN, PENGHINDARAN &PEMROSESAN INFORMASI.

2. Teori ini memiliki akar PSIKOLOGI SOSIAL TENTANG KESESUAIAN SIKAP.

ASUMSINYA :

Bahwa Orang Cenderung Untuk Menghindari Informasi Yang Tidak Sesuai Dengan Image Reality-Nya Karena Terasa Membahayakan.

UNTUK LEBIH JELAS DAN LENGKAPNYA, SILAHKAN DOWNLOAD FILE PPT DI SINI.

SPIRAL OF SILENCE THEORY

SPIRAL OF SILENCE THEORY

1. Dikemukakan oleh Elizabeth Noelle-Neuman, sosiolog Jerman, tahun 1974.

2. SPIRAL OF SILENCE THEORY (Spiral Kebisuan / spiral keheningan) ini terkait dengan suatu pertanyaan mengenai bagaimana terbentuknya pendapat umum.

3. Bahwa jawaban dari pertanyaa tersebut terletak dalam suatu proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi antarpribadi, dan persepsi individu atas pendapatnya sendiri dalam hubungannya dengan pendapat orang lain dalam masyarakat.

UNTUK LEBIH JELAS DAN LENGKAPNYA, SILAHKAN DOWNLOAD FILE PPT DI SINI.

USES AND GRATIFICATION THEORY

USES AND GRATIFICATION
(Elihu Katz, 1959)
1. Model Uses and Gratifications merupakan pergeseran fokus dari tujuan komunikator ke tujuan komunikan. Model ini menentukan fungsi komunikasi massa dalam melayani khalayak.
2. Model Uses and Gratifications menunjukkan bahwa yang menjadi permasalahan utama bukanlah bagaimana media mengubah sikap dan perilaku khalayak, tetapi bagaimana media memenuhi kebutuhan pribadi dan sosial khalayak
USES AND GRATIFICATIONS: memokuskan pada khalayak yang aktif, yang sengaja menggunakan media untuk mencapai tujuan khusus
GAGASAN UTAMA USES AND GRATIFICATIONS
1. Kondisi psikologis seseorang akan menyebabkan adanya…
2. Kebutuhan, yang menciptakan….
3. Harapan-harapan terhadap….
4. Media massa atau sumber-sumber lain, yang membawa kepada…
5. Perbedaan pola penggunaan media (atau keterlibatan dalam aktivitas lainnya) yang akhirnya akan menghasilkan…
6. Pemenuhan kebutuhan dan…
7. Konsekuensi lainnya, termasuk yang tidak diharapkan sebelumnya.

UNTUK LEBIH JELAS DAN LENGKAPNYA, SILAHKAN DOWNLOAD FILE PPT DI SINI.

AGENDA SETTING THEORY

Agenda Setting Theory pertama kali diperkenalkan oleh Maxwell McCombs dan Donald L. Shaw tahun 1973 dalam publikasiya yang bertajuk The Agenda Setting Function of The Mass Media

Pokok-pokok dari teori ini adaah:

1. Media (khususnya media berita) tidak selalu berhasil memberitahu apa yang kita pikir, tetapi media benar-benar berhasil memberitahu kita berpikir tentang apa.

2. Media massa selalu mengarahkan pada kita apa yang harus kita lakukan.

3. Media memberikan agenda-agenda melalui pemberitaannya, sedangkan masyarakat akan mengikutinya.

4. Menurut asumsi teori ini, media memiliki kemampuan untuk menyeleksi dan mengarahkan perhatian masyarakat pada gagasan atau peristiwa tertentu.

5. Media mengatakan pada kita apa yang penting dan apa yang tidak penting.

6. Media mengatur apa yang harus kita lihat atau tokoh siapa yang harus kita dukung.

7. Dalam ungkapan lain, apa yang diagendakan oleh media akan menjadi agenda masyarakat.

Menurut Stephen W Littlejohn, agenda setting beroperasi pada 3 baian, yaitu:

1. Agenda setting itu sendiri diformat. Proses ini akan memunculkan masalah bagaimana agenda media itu terjadi pada waktu pertama kali

2. mempengaruhi atau berinteraksi dengan agenda publik atau kepentingan isu tertentu bagi publik. Pertanyaannya adalah: seberapa besar kekuatan media mampu mempengaruhi agenda publik dan bagaimana publik itu melakukannya?

3. Agenda publik mempengaruhi atau berinteraksi ke dalam agenda kebijakan. Agenda kebijakan adalah pembuata kebijakan publik yang dianggap penting bagi individu

Dengan demikian, agenda setting ini memprediksikan bahwa agenda media mempengaruhi agenda pubik, sementara agenda publik itu sendiri akhirnya mempengaruhi agenda kebijakan….

UNTUK LEBIH JELAS DAN LENGKAPNYA, SILAHKAN DOWNLOAD FILE PPT DI SINI.

Analisi Opini Publik Kasus Pengelapan Pajak Dan Markus

1. Pergertian Pajak

Pajak adalah iyuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.

Pengetian pajak menurut bebetapa ahli :

1.Prof Dr Adriani

pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajibpajak membayarnya menurut peraturan derngan tidak mendapat imbalan kembali yang dapat ditunjuk secara langsung.

2. Prof. DR. Rachmat Sumitro,SH

pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sector pemerintah berdasarkan undang-undang) (dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi)yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Lima unsur pokok dalam defenisi pajak Iuran / pungutan

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
2. Pajak dapat dipaksakan
3. Tidak menerima kontra prestasi
4. Untuk membiayai pengeluaran umun pemerintah

Karakteristik pokok dari pajak adalah: pemunngutanya harus berdasarkan undang-undang. diperlukan perumusan macam pajak dan berat ringannya tariff pajak itu, untuk itulah masyarakat ikut didalam menetapkan rumusannya.

2. Pengertian makelar kasus

Dari pengertian kata makelar sendiri berarti merupakan perantara antara penjual dan pembeli. Makelar yang sudah mengenal baik si penjual dan si pembeli, maka keberhasilan akan terjadinya sebuah transaksi akan semakin besar. Dengan pengertian makelar diatas, maka untuk pengertian makelar kasus, atau markus dapat diartikan sebagi seorang perantara yang mengenal penjahat sekaligus memiliki hubungan dengan penegak keadilan (Polisi, KPK, Jaksa), dan biasanya Makelar Kasus memberikan informasi yang dia ketahui tentang penjahat, dan kemudian Makelar Kasus akan menyampaikan informasi tersebut kepada para penegak hukum.

Sepintas dari pengertian dan penjelasan tentang Makelar Kasus diatas, maka sebenarnya tidak ada yang salah dengan pekerjaan Markus atau Makelar Kasus? Memang tidak ada yang salah pekerjaan sebagai Markus asalkan kegiatan itu dilakukan dengan menempatkan etika dan kaidah hukum dalam prakteknya, namun untuk makelar kasus yang sering disebut-sebut di media massa adalah makelar yang tidak lagi menempatkan etika dan kaidah hukum, bahkan berupaya merekasaya sebuah perkara hukum untuk mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Pekerjaan seperti itu terus menurus dilakoni, karena pekerjaan sebagai makelar kasus adalah pekerjaan yang ringan dengan penghasilan yang besar, sehingga pekerjaan ini memiliki daya tarik yang sangat tinggi.

3. Menanggulangi Makelar Kasus

Makelar kasus (markus) pada hakikatnya mencerminkan pengertian intervensi terhadap suatu proses administrasi, dalam hal ini proses penegakan hukum. Berbeda dengan proses intervensi lainnya yang mungkin bertujuan positif, markus meletakkan “memenangkan klien dengan segala cara” sebagai kepentingan dan tujuan. Perlu digarisbawahi bahwa target markus tidak selalu harus berupa tindakan yang menyimpang dari hukum, tetapi juga, seperti dalam dunia perdagangan, tampil sebagai makelar yang profesional, dengan menjembatani kepentingan pihak-pihak terkait. Walau dalam prakteknya sudah telanjur dipersepsikan jelek, markus tidak selalu membela yang salah, tetapi juga membela yang benar (korban).

Dalam uraian ini, saya batasi pada pembahasan markus dalam arti yang negatif, yang berupaya melakukan intervensi untuk menghasilkan tindakan, keputusan, dan atau perlakuan pejabat penegak hukum yang menyimpang dari ketentuan hukum.

Tindakan penegak hukum di sini mencakup seluruh rangkaian kegiatan, dari penyidikan termasuk penahanan sampai penjatuhan putusan pengadilan. Proses tersebut melibatkan bahkan jaringan mulai penyelidik, penyidik, petugas rumah tahanan, pengacara, penuntut umum, sampai hakim, termasuk hakim-hakim dalam peradilan agama dan pejabat pada lembaga-lembaga publik yang menyelesaikan sengketa. Proses pemasyarakatan tidak tercakup, karena proses tersebut tidak lagi berurusan dengan kasus, melainkan orang. Walaupun tidak berarti tak ada penyelewengan, terutama berkaitan dengan pungutan atau uang pelicin untuk kemudahan kunjungan dan perlakuan istimewa oleh petugas lembaga pemasyarakatan termasuk petugas rumah tahanan.

Pemahaman atas markus juga harus dibedakan dari sikap dan perbuatan pejabat penegak hukum yang menginisiasi penyimpangan. Secara moral, tindakan mereka menuntut pertanggungjawaban yang lebih berat karena mengkhianati profesi, sehingga dapat dikenakan dua bentuk tindakan hukum, yaitu pelanggaran pidana dan kode etik.

Kerja sama antara markus dan pejabat yang diintervensi dibangun dengan menggunakan instrumen barang dan/atau jasa, baik dalam bentuk tunai (uang/materi lain) maupun janji, seperti promosi, mutasi ke tempat/jabatan “basah”, pendidikan dan jabatan, bahkan jabatan sambilan pada dan/atau pemberian saham perusahaan. Walaupun pelaku markus juga orang amatiran untuk sesuatu kasus, markus pada umumnya merupakan predikat untuk mereka yang biasa atau mencari nafkah dengan pekerjaan memakelari kasus. Peranan tersebut umumnya dimainkan oleh pengacara-pengacara yang juga mengkhianati profesinya. Selain itu, terutama dalam kaitan dengan instrumen janji, peranan markus dimainkan oleh pengacara, pengusaha, dan orang biasa yang menjalin hubungan akrab dengan petinggi hukum, bahkan saya menemukan ada yang di-“pelihara” oleh pimpinan Polri (saya kurang paham dengan lembaga penegak hukum lain).

Untuk mencapai tujuannya, kerja sama mereka dilakukan dengan modus-modus antara lain mengurangi alat bukti (jenis/jumlah barang bukti/saksi), meng-“atur”saksi ahli, merekayasa berkas berita acara sehingga seolah-olah dipersalahkan tetapi karena pembuktian lemah dapat dipastikan akan dibebaskan oleh hakim, meringankan/mengurangi pasal yang dituduhkan, menerbitkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan)/SKPP (surat ketetapan penghentian penuntutan), dan mem-peti-es-kan perkara. Pada tahap terakhir, target yang dituju adalah hukuman bebas/ringan, memenangkan perkara (perdata) yang salah, penuntut umum tidak melakukan banding/kasasi, dan lain-lain.

Karena menyangkut materi, kasus yang biasanya di-“makelar”-kan adalah perkara dengan kerugian materi. Semakin besar nilai ekonomi materinya, semakin tinggi pejabat yang dilibatkan. Selain soal kerugian materi, juga menyangkut perkara yang melibatkan orang-orang ber-“duit”. Semakin kaya pihak yang beperkara, semakin besar cost yang diperlukan dan semakin tinggi pejabat yang dilibatkan.

Karena hanya menyangkut perkara tertentu, tidak semua pejabat penegak hukum terlibat dalam pergulatan markus, baik karena peluang menangani perkara tertentu (yang menjadi obyek markus) tidak dimiliki setiap personel (tergantung distribusi oleh pimpinan) maupun karena keengganan personel tertentu yang ingin memuliakan profesinya (kendali moral). Hanya sebagian kecil dari mereka, tetapi biasanya terpelihara dengan baik dalam posisinya karena berhasil menjadi kaya dan dengan kekayaannya berhasil membangun kolusi dengan atasan/petinggi, termasuk pejabat pada manajemen personalia. Ihwal karakter demikian, dapat dikatakan bahwa praktek markus lebih banyak terjadi dalam kehidupan di kota daripada di pedalaman yang mencerminkan pola hidup komunitarian.

4.Upaya penanggulangan

Berbicara tentang upaya penanggulangan markus berarti berbicara tentang faktor-faktor yang menerangkan fenomena markus, baik yang bersumber dari individu maupun lingkungan organisasi dan sosial. Faktor lingkungan sosial merupakan push-factors yang saling mempengaruhi dengan faktor lingkungan organisasi sebagai pull-factors. Faktor tersebut meliputi, antara lain:

1. persepsi publik tentang kondisi internal yang belum sepenuhnya “bersih” sehingga menjadi daya tarik untuk terus menumbuh-suburkan praktek markus.

2. ketersediaan lapangan kerja (legitimated means) yang sangat terbatas (pengangguran) yang menjadikan kelemahan dalam proses penegakan hukum sebagai komoditas yang diperdagangkan.

Sementara itu, faktor individu sangat berkaitan dengan kemampuan pengendalian diri (self-control), khususnya aspek moral. Faktor individu juga tidak mudah dipisahkan dari pengaruh lingkungan sosial, khususnya nilai-nilai sosio-kultural, seperti paternalistik dan tenggang rasa, yang acap kali menjadi kendala bagi upaya pemberantasan markus termasuk korupsi.

Pengawasan internal, baik pengawasan oleh atasan langsung maupun pengawasan fungsional, termasuk pengawasan eksternal dari lembaga-lembaga lain, masih dirasakan lemah dan kurang efektif. Sistem internal memiliki “propensiti” yang tidak bisa diharapkan berperan optimal, terutama dalam kaitan dengan solidaritas internal yang begitu kental, khususnya dalam jajaran kepolisian. Sementara itu, pengawasan masyarakat belum mendapat tempat yang layak dalam sistem pengawasan lembaga-lembaga penegak hukum, terutama belum terbukanya akses publik yang memadai.

Masalah anggaran merupakan faktor internal yang paling dominan menerangkan fenomena markus. Aspek pertama dari faktor ini menyangkut dukungan anggaran operasional, terutama yang dialokasikan pada unit-unit lapangan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Diakui bahwa telah terjadi peningkatan yang berarti atas alokasi anggaran badan-badan penegak hukum, tetapi cenderung diprioritaskan untuk kepentingan satuan-satuan organisasi yang dipimpin langsung pejabat-pejabat tinggi terutama pada manajemen puncak. Akibatnya, petugas unit-unit operasional ”terpaksa” harus ”membebani” atau mengharap kontribusi warga guna menjamin tetap berjalannya roda organisasi dalam melayani masyarakat.

Aspek anggaran kedua menyangkut pemenuhan kebutuhan penghasilan personel. Faktor ini saya pandang menjadi paling dominan di antara semua variabel, karena juga memberi pengaruh melalui faktor-faktor yang disebut terdahulu. Faktor pengawasan organisatoris dan pengendalian diri yang lemah serta faktor lingkungan sosial (daya tarik) tidak lepas dari pengaruh penghasilan personel. Faktor ini pula bahkan yang mendorong terjadinya penyalahgunaan anggaran operasional. Walau demikian, tidak berarti semua personel penegak hukum mengatasi kekurangan penghasilannya dengan menyalahgunakan kekuasaan.

UNTUK LEBIH JELAS DAN LENGKAPNYA, SILAHKAN DOWNLOAD FILE RTF DI SINI.